Re: [HRM-Club] Re: Tanya: demosi, apakah dapat dilakukan pada perusahaan swasta? Bila PP tdk ada

Pagi Ibu Linda

Hal ini pernah saya alami pada saat saya  bergabung disalah satu Perusahaan Pemasaran Electronik  yang memiliki  brand office di  18 kota diseluruh Indonesia
Perusahaan sudah lama beroperasi, tetapi peraturan perusahaan sudah tidak jelas lagi ( sudah berakhir lama ), sehingga tidak ada payung hukumnya
didalam mengantisipasi setiap permasalahan ketenagkerjaan,  yang terjadi seperti itu  kadangkala kebijakan managemen diluar ketentuan perundangan yang berlaku
, tetapi pada akhirnya managemen menyadari bahwa Peraturan Perusahaan tsb sangat urgent untuk segera dibuat, karena setiap keputusan yang dibuat oleh managemen yang menyangkut masalah ketenagakerjaan  tidak boleh melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Sebaiknya anda ajukan segera pembuatan PP ( peraturan Perusahaan ) kepada management dan hal ini wajib  hukumnya bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja sekurang kurangnya 10 orang , kecuali jika perusahaan sudah memiliki PKB ( Perjanjian Kerja Bersama ) .lihat UU No.13/Tahun 2003 pasal 108
Dengan adanya payung hukum tsb managemen harus patuh pada peruturan perusahaan yang telah dibuat dan disepakati sehingga tidak terjadi lagi keputusan sepihak
dari managemen.

Karena jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang menyangkut kasus demosi tsb, pihak dinas ketenagakerjaan akan mempertanyakan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan ?

Demikian semoga membantu





__________________


 

Dear Pak HJ,

 

Bagaimana jika di perusahaan kami belum ada Peraturan Perusahaan, sehingga memang menyulitkan bagi kami selaku HR untuk memberikan suatu keputusan yang menyangkut dengan karyawan. Sebelumnya memang sudah didiskusikan terlebih dahulu, namun atasan kami langsung sudah sangat terlanjur kecewa dengan sikap dari karyawan tersebut.

 

 

 

Regard's

 

Linda