Re: [HRM-Club] HR Dipenjarakan

 

Dear rekan-rekan HRD

Posisi HRD adalah posisi yang sangat penting, dia seorang policy maker, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada blue print perusahaan untuk mewujudkan / mencapai goal perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya seorang HR tentu saja harus memahami framework Human Resources / Human Capital. Mulai dari Planning, aquiring, developing, maintaining, dan retaining.

Menurut seorang pakar dari Jepang Nakamura sun bicara " Profit itu adanya diluar perusahaan yang ada dalam perusahaan itu adalah biaya dan upaya, disinilah peran seorang HR untuk dapat mengejar profit tsb dengan memanfaatkan semua SDM yang ada di perusahaan.

Seorang HR harus dapat bermain cantik, bisa sebagai bussiness of partner bagi perusahaan, bisa sebagai agent of changes untuk membangun perubahan, bisa sebagai administration of specialis & bisa sebagai consultant of employee di perusahaan. Jadi dalam melaksanakan tugasnya tentu sudah mengikuti guidences yang ada. Kecil kemungkinan lah kalau sampai di pidana sepanjang tidak melanggar KUHP. Bila perusahaan melanggar norma ketenagakerjaan yang bersanksi hukum pidana justru peran HR lah yang akan memberikan advokasi bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berklaku.

Demikian semoga bermanfaat.
Best Regards
Idrial.

2011/2/8 idrial idris <idrial.idris@gmail.com>

Dear Pak Rahmat

Bahwa bedasarkan UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas jelas dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab dalam badan hukum itu adalah Presiden Direktur, HR kalau mau melakukan sesuatu dan atau melaksanakan sesuatu untuk pihak ketiga lainnya harus dengan kuasa direksi.HR bukan pengusaha, tapi dia seorang karyawan perusahaan, yang menjalankan instruksi dari Top managemen. (mohon dilihat klausula defenisi kata - kata "pengusaha")

HR memang bisa di pidana tetapi bukan dalam kontek seperti tersebut diatas.
Demikian terima kasih.

Best Regards
Idrial

2011/2/8 Rahmat Setyono <rahmatset@gmail.com>

 

Dear Bu Wanti & Pak Idris

Saya kasih contoh nih, dimana HR bisa di pidana (HR sebagai pemegang keputusan), pada pasal 185 jo pasal 90, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan barang siapa melanggar ketentuan pasal 90 maka dikenakan sanksi pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100jt

Maka jika HR manager memutuskan dengan persetujuan pengusaha membayar lebih rendah dari upah minimum baik kesengajaan maupun kelalaian/lupa/tidak tahu/khilaf dst maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Mudah-mudahan cukup membantu.

Terimakasih
Rahmat

Pada 29 Januari 2011 09:45, idrial idris <idrial.idris@gmail.com> menulis:

 

2011/1/29 idrial idris <idrial.idris@gmail.com>

Dear Ibu Wanti

Menarik sekali pertanyaan Ibu, Perselisihan di bidang Industrial hanya ada 4, perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja, semuanya berada dalam lingkup hukum perdata, yang di acarakan di pengadilan hubungan Indutrial.

Kata-kata HR di penjarakan berarti kita bicara dalam lingkup hukum pidana, yang mana pelanggaran hukum yang dilakukan adalah dalam lingkup KUHP, apabila seorang HR dalam melakukan aktifitasnya nyata-nyata melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan aturan yang di atur dalam KUHP maka HR dapat di pidanakan, misalnya melakukan pemukulan/penganiayaan kepada seorang karyawan Menyimpan / menggelapkan uang milik perusahaan, serikat, atau seseorang dll.

Suatu usulan yang diberikan oleh seorang HR kepada management yang kemudian menimbulkan konflik itu bukan pelanggaaran hukum pidana.

Memberikan usulan adalah suatu perbuatan yang layak / Zaak waarneming, kemudian usulan itu di yakini oleh seseorang dan seseorang sesuai dengan kewenangannya itu menjalankan usulan tersebut yang kemudian menimbulkan konflik. Seorang HR tidak dapat dijadikan kambing hitam dalam hal ini. Konsekwensi dari Usulan adalah dapat di terima dan dapat di tolak, kalau perintah dijalankan atau tidak dijalankan.

Demikian, semoga dapat memuaskan.

Best Regards
Idrial

2011/1/28 wanti <lajwanti.naido@gmail.com>

 

Sore semua,

Saya mau tanya
bisakah HR dipenjarakan terkait dgn kebijakan manajemen atas usulan, masukan shg keputusan tsb menimbulkan konflik hubungan industrial? kalau ada, apakah ada contoh kasusnya?

terima kasih

salam