RE: [HRM-Club] Tanya: Uang Pisah karena mengundurkan diri

Dear Pak Heru Santo,

Terima kasih atas tanggapannya Pak.

Saya sudah beberapa kali membaca Surat Menakertrans No. B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 Tahun 2005 tentang Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan tanggal 31 Agustus 2005.

Saya kira kita sependapat bahwa surat bernomor tsb diatas bukanlah surat edaran, tapi surat biasa dari Menakertrans yang ditujukan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab di Bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia untuk memberikan penjelasan terhadap hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri atau mangkir yang dikualifikasikan sebagai pengunduran diri (sebagaimana tersebut dalam Pasal 162 dan Pasal 168 UU No. 13/2003). Surat ini juga merupakan upaya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menafsirkan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 13/2003.

Menurut pendapat saya, Surat Menakertrans No. B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 Tahun 2005 bukan merupakan aturan (regulasi), demikian juga tidak termasuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Menakertrans No. 600/2005 antara lain menyatakan bahwa pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003.

Isi surat Menakertrans No. 600/2005 juga TETAP menyatakan ketentuan ttg Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003, dimana TETAP menyatakan pula kewajiban Perusahaan atau hak Pekerja atas:

a.       Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja (BILA Place oh Hire-nya diluar lokasi kerja terakhirnya) dan

b.      Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (BILA ada).

Menurut pendapat saya, kata kunci dari surat Menakertrans No. 600/2005 adalah pada nomor 4 yg menyatakan sbb: 

 " Oleh karena pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) ",

sehingga pendapat saya bahwa surat Menakertrans No. 600/2005 adalah KHUSUS memperjelas TIDAK BERHAK-nya pekerja atas Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, namun Pekerja TETAP BERHAK atas dua hal yg saya sampaikan diatas (BILA ada)  sebagaimana tanggapan saya sebelumnya.

Kalaupun toh terjadi perbedaan persepsi/penafsiran, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan perbedaan persepsi/penafsiran ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Demikian tanggapan saya. Sekali lagi terima kasih atas klarifikasinya.

Salam,

Barkah