Re: [HRM-Club] Ibadah haji

 

Wah hebat dan salut pak.
Saya sudah pernah kerja di 7 perusahaan (mayoritas MNC), belum pernah ketemu yg begitu :)
Yg paling rendah itu masa kerja minimal 2 tahun kerja.
Kalau untuk kontrak malah belum pernah tuh diberikan ijinnya kecuali unpaid leave.
Ke-7 perusahaan ini PP\PKB nya sah dan resmi diregister di depnaker, dan termasuk SP jg setuju (saat PKB) karena semua bisa menerima alasan logis perusahaan thd produktifitas dan profit center juga.
BTW, apakah ada lagi yg perusahaannya menerapkan sprt yg di tempat pak Barkah? Paling tidak bisa jadi bench mark dan review dari kita masing2

Salam
KBK

Powered by Telkomsel BlackBerry®

---

From: Barkah <sbarkah@gmail.com>

Sender: HRM-Club@yahoogroups.com

Date: Fri, 14 Sep 2012 11:35:33 +0700

To: HRM-Club@yahoogroups.com<HRM-Club@yahoogroups.com>

ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com

Subject: Re: [HRM-Club] Ibadah haji

 

Dear Pak Kaban,

Ada, Pak. Paling tidak ditempat saya berlaku sesuai perUUan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Pak.

Tapi BUKAN CUTI naik haji, melainkan "tidak (dapat) melakukan pekerjaan" dengan upah penuh sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf e UU 13/2003 (karena menjalankan IBADAH yang DIPERINTAHKAN agamanya).

Ketentuan diatas (PENGECUALIAN asas no work no pay, khusus ibadah haji) SUDAH ADA sejak tahun 1982 melalui SE 01/1982 sebagai juklak PP 08/1981 ttg Perlundungan Upah.

Salam,

Barkah

Sent from my iPad

On Sep 13, 2012, at 4:57 PM, karya.kaban@asyst.co.id wrote:

 

Pak Barkah,
Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah apakah ada perusahaan yg memberlakukan demikian?
artinya karyawan baru masuk 1 minggu lalu ambil cuti naik haji, karyawan kontrak baru 1 bulan terus mengajukan cuti naik haji?
Jika ada mungkin bisa kita share juga disini buat jadi bahan pembelajaran juga.

Salam
KBK

Powered by Telkomsel BlackBerry®

---

From: Barkah <sbarkah@gmail.com>

Sender: HRM-Club@yahoogroups.com

Date: Thu, 13 Sep 2012 15:24:55 +0700

To: HRM-Club@yahoogroups.com<HRM-Club@yahoogroups.com>

ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com

Subject: Re: [HRM-Club] Ibadah haji

 

Dear Pak Alex Chandra and rekan lain, 

Mohon ijin urun rembug ya….. 

Jika kita semua ((jika semuanya berkenan loh.....) merujuk pada PP 8/1981 ttg Perlindugan Upah , dimana dalam pembuatan PP dimaksud memiliki (menurut saya sebagai) LATAR BELAKANG pembuatan PP dimaksud yang dituangkan dalam "Menimbang" dan " Mengingat" sebagai berikut:

MENIMBANG:

a.     Bahwa sistem pengupahan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969.

b.     Bahwa sebagai pelaksanaan tersebut huruf a dipandang perlu mengatur perlindungan upah dalam suatu Peraturan Pemerintah. 

MENGINGAT:

1.     Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.


2.     Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi PerburuhanInternasional Nomor 100 mengenai pengupahan bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171).

3.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912). 

(Intip UUD 1945)

Pasal 5 ayat (2):

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 27 ayat (2):

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

KEMBALI pada rujukan perUUan (PP 8/1981):

Pasal 6 ayat (4):

Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

Penjelasan PP 8/1981 ada dalam Surat Edaran Menaker No: SE-01/MEN/1982 ttg Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 1981.

Dalam pasal 6 ayat (4) dijelaskan sbb:

Pasal 6 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : 
"Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan tetapi tidak melebihi 3 ( tiga ) bulan. " 
Penjelasan : 
Yang dimaksud dengan " Selama waktu yang diperlukan" dalam pasal ini adalah lamanya waktu untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI dari waktu ke waktu.
Misalnya : pada tahun 1981 waktu yang diperlukan untuk melaksanakan IBADAH HAJI adalah 40 (empat puluh) hari, dengan demikian pengusaha wajib membayar upah buruh selama 40 hari.

 

Dalam kontek pertanyaan Pak Alex Chandra, menurut perUUan tersebut diatas, maka saya memahaminya sbb:

1.     Apakah harus berstatus karyawan tetap? 

Jawabannya TDAK HARUS. Artinya bisa PKWTT (pekerja tetap) atau PKWT (pekerja kontrak).

2.     Berapa minimal masa kerja si pekerja yang berhak melaksanakan Ibadah Haji?

 Jawabannya: TIDAK ADA batasan minimal masa kerja. Contoh: misalkan si Banu diterima bekerja bulan Juli 2012 (tanpa memandang jenis hubkernya PKWTT atau PKWT), dan pekerja baru dimaksud (sebut saja) Ibnu yang sudah mendaftar naik Haji sejak tahun 2009 dan saat itu direncakan berangkat di tahun 2013, ternyata seminggu lalu dapat telp harus berangkat tgl. 20 September 2012 (maju setahun dari jadwal semula, red), maka si Ibnu BERHAK mendapatkan PERLINDUNGAN UPAH-nya ketika menjalani ibadah haji.

3.     Apakah ada penjelasan tertulis mengenai hal tsb selain di pasal 80 UU No.13 2003? 

Jawabannya: Seringkali kita menjadi berPOTENSI keliru APABILA kita HANYA menggunakan (MAAF) "kacamata kuda" dengan memolototi UU 13/2003 saja TANPA mencari tahu perUUan lain yang related dgn pertanyaannya (IBADAH HAJI). IMHO dan CMIIW.

Demikian dan semoga bermanfaat. Terbuka untuk ditambahkan dan/atai dikoreksi.

Salam,

Barkah

Sent from my iPad

On Sep 7, 2012, at 6:04 PM, "Alex Chandra" <achandra@alilahotels.com> wrote:

 

Dear HRM Club members,

 

Mohon pencerahan mengenai Ibadah Haji bagi pekerja, s.b.b:

1.     Apakah harus berstatus karyawan tetap?

2.     Berapa minimal masa kerja si pekerja yang berhak melaksanakan Ibadah Haji?

3.     Apakah ada penjelasan tertulis mengenai hal tsb selain di pasal 80 UU No.13 2003?

 

Thanks sebelumnya.

Alex