RE: [HRM-Club] Re: INFO DEMO DARI WAKTU KE WAKTU - 10 perusahaan akan hengkang dari indonesia

Aksi Buruh Kian Brutal, Industri Siap Minggat
Rabu, 31 Oktober 2012

JAKARTA (Suara Karya): Aksi demonstrasi dan intimidasi yang dilakukan kalangan buruh membuat kegiatan produksi di sejumlah pabrik berhenti dan mengancam lapangan pekerjaan bagi jutaan orang.

Belakangan banyak industri yang mengancam hengkang atau merelokasi pabrik, terutama yang saat ini berlokasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Relokasi bisa ke daerah lain atau bahkan negara lain, terutama di ASEAN.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, aksi demonstrasi buruh menuntut dihapuskannya sistem alih daya (outsourcing) berdampak luas. Apalagi aksi demo tersebut juga disertai aksi penyisiran dan intimidasi di sejumlah pabrik.

"Akibat didemo buruh hingga tidak bisa berproduksi berminggu-minggu, sebuah perusahaan sepatu terkenal di Indonesia mengancam bakal hengkang pada akhir tahun ini. Perusahaan sepatu ternama yang mempekerjakan 2.000 buruh tersebut pusing karena tidak bisa berproduksi akibat demo buruh. Berminggu-minggu mobil perusahaan, karyawan, tidak bisa masuk perusahaan. Bahkan, yang demo sampai buat tenda dan ada yang disandera," kata Sofjan pada acara diskusi ketenagakerjaan yang diselenggarakan Jurnalis Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (30/10).

Pada diskusi bertajuk "Jaminan Kelangsungan Pekerjaan dalam Sistem Outsourcing" ini, hadir sebagai pembicara Ketua Serikat Pekerja Nasional Joko Heriyono dan Anggota Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Apindo Endang Susilowati.

Menurut Sofjan Wanandi, sedikitnya ada 10 perusahaan yang mengancam melakukan relokasi pabrik atau bahkan hengkang dari Indonesia, salah satunya perusahaan sepatu terkenal yang pabriknya berlokasi di Purwakarta tersebut. Secara umum ada dua perusahaan besar, termasuk perusahaan sepatu tersebut, yang hampir pasti menghentikan operasionalnya di Indonesia. Sementara delapan perusahaan lain yang sebagian besar industri komponen elektronik dan otomotif juga menyatakan siap menghentikan produksi jika aksi demo dan intimidasi buruh tidak bisa dikendalikan.

"Bayangkan total 10 perusahaan tersebut mempekerjakan 10.000-20.000 pekerja, kalau mereka berhenti dan hengkang secara bersamaan, kacau kita. Rusak citra iklim investasi di Indonesia ini. Dari industri-industri tersebut, ada yang sudah melapor ke Apindo dan sudah kirim surat ke menteri. Mereka mengaku sudah tidak tahan lagi dan mau relokasi pabriknya ke Bangladesh atau negara lainnya. Mereka tidak tahan di Indonesia, karena terus didemo dan tidak bisa produksi, sehingga rugi besar," ucap Sofjan.

Lebih jauh Sofjan mengatakan, tuntutan penghapusan sistem outsourcing oleh kaum buruh tidak beralasan, karena memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya. Selama ini persoalan terkait outsourcing muncul, karena tidak dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Untuk itu, pemerintah harus segera menertibkan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja outsourcing yang bermasalah dan tidak mengikuti peraturan, termasuk perusahaan yang menjadikan pekerja mereka sebagai "sapi perah" dan ajang meraup keuntungan.

Apindo juga berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengeluarkan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan outsourcing dan pengawasan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi investasi agar kondusif bagi para investor.

"Yang saya khawatirkan adalah industri yang padat pekerja. Ini dikarenakan investor bisa saja melihat Indonesia tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk investasi dan memindahkan investasinya ke negara lain. Ini dikarenakan setelah masalah energi yang harganya terus naik, infrastruktur yang minim, ekonomi biaya tinggi, kini timbul masalah baru terkait masalah buruh yang sampai menghentikan kegiatan produksi," ujarnya. (Andrian)