Re: [HRM-Club] Apakah persoalannya ada Buruh Itu Sendiri? Pengusaha? atau Pemerintah?

 

Dear Sahabat2 Sejati, hanya sekedar berbagi cerita berkaitan dengan maraknya masalah Demo Buruh :

 

1.       Periode        : 1992 – 1996

      Sebagai Aktivis Buruh di sebuah perusahaan Texstil dengan jumlah karyawan 7000 karyawan saat itu

1. Target Perjuangan/Tuntutan Buruh

     a. Kenaikan Gaji minimal 20% per tahun

     b. Peningkatan Kesejahteraan (uang makan, transport, kesehatan, sarana ibadah, koperasi, kantin, Bonus Tahunan dan tunjangan-tunjangan lainnya)

     c. Status karyawan kontrak dihapuskan

     d. Tidak ada perbedaan fasilitas kantin dan bus jemputan antara non staff dan staff.

 

2. Haram dilakukan dalam perjuangan buruh

   a. Melakukan Mogok/Demo/Aksi/Unjuk Rasa namun lebih mengedepankan menyampaikan aspirasi dengan dialog, adu otak tanpa menghambat operasional perusahaan

   b.  Memperlambat pekerjaan (slow down)

   c.  Menolak jika diperintahkan lembur (over time)

 

3. Azas perjuangan buruh : Dialog

 

4. Yang tidak terpikirkan oleh Buruh untuk membantu perusahaan  

     a. Peningkatan Produktivitas dan Performance Karyawan

     b. Mengawal penegakan disiplin karyawan (keterlambatan, absensi dan pelanggaran tata tertib perusahaan)

     c. Coaching dan counseling terhadap karyawan yang bermasalah

 

2.       Periode : 1997-2001

       Sebagai seorang Industrial Relation di Dept.Personalia

Mind set mulai bergeseser, sewaktu menjadi aktivis buruh diminan hanya memikirkan kepentingan buruh dan setelah ditarik ke personalia mulai memahami alasan dan jawaban perusahaan terhadap pertanyaan,aspirasi maupun tuntutan  buruh.

 

3.       Periode : 2001  - sekarang sebagai praktisi HR

Sudah memahami hitung-hitungan dampak dari tuntutan buruh khususnya kenaikan UMP. Semakin besar angka kenaikan UMP, maka akan semakin besar dari 4 faktor utama Cost Labour per tahun diantaranya :

1.       Selisih kenaikan UMP + Upah Sundulan

2.       Iuran Jamsostek paling sedikit 7.24% dari Selisih kenaikan UMP + Upah Sundulan

3.       THR sebesar 1 kali selisih kenaikan UMP + Upah Sundulan, mengingat ketentuan komponen upah dalam menghitung THR adalah Upah Pokok + Tunjangan Tetap dan selisih UMP akan masuk ke Upah Pokok atau Upah Pokok dan Tunjangan Tetap

4.       Over Time,  mengingat ketentuan komponen upah dalam menghitung Over Time adalah Upah Pokok + Tunjangan Tetap dan selisih UMP akan masuk ke Upah Pokok atau Upah Pokok dan Tunjangan Tetap

Contoh :

Sebuah Perusahaan Menengah di DKI

UMP DKI 2012                                           : 1.530.000,-

UMP DKI 2013                                           : 2.000.000,-

Selisih                                                        :    470.000,-

Jumlah Karyawan Upah UMP                    : 500 orang (belum termasuk uaph sundulan)

 

Mari kita berhitung

1.       Selisih UMP 2012 ke 2013                 : 470.000 x 500 = 235.000.000 x 12 = 2.820.000.000,-

2.       Iuran Jamsostek                                  : 470.000 x 7,24% = 34.028 x 500 x 12 = 204.168.000,-

3.       THR 2013                                            : 470.000,- x 500 = 235.000.000,-

4.       OT (min.10% )                                    : 470.000,- x 10% = 47.000 x 500 x 12 = 282.000.000,-

Total Cost Labour th.2013                  : 3.541.168.000,-                              

 

Pertanyaannya : Darimana perusahaan menutupi kenaikan cost labour sebesar Rp.3.5M?

 

Pada umumnya ada 4 hal yang dilakukan oleh perusahaan

1.       Turunkan profit margin : Rasanya kecil kemungkinannya ini dilakukan oleh owner

2.       Naikan harga jual : Perlu analisa secara seksama apakah market akan merespon dengan kenaikan harga dan apakah konsumen memiliki daya beli untuk produk tersebut, karena barang diproduksi di wilayah DKI dengan UMP 2 jt, namun barang tersebut tidak hanya dijual di DKI, namun dijual juga di wilayah lain yang UMP nya lebih kecil dari DKI katakanlah hanya 1 jt.

3.       Efisiensi, Ada 3 faktor utama dalam melakukan efisiensi,

Pertama : efisiensi Tenaga Kerja, berarti berpeluang terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berpotensi terjadi perselisihan dan munculnya biaya kompensasi

Kedua : Efisiensi Operasional, hemat listrik,air, telpon dll, tapi kontribusinya kecil rata-rata < 5%

Ketiga : Efisiensi Bahan Baku, sangat beresiko terhadap kualitas

4.       Meningkatkan Produktivitas & Performance Kerja, namun saying tidak bisa dipungkiri mayoritas karyawan di Indonesia alergi dengan namanya produktivitas, yang paling diinginkan oleh mayoritas karyawan adalah kerja santai namun gaji gede

Kesimpulannya sangat BERAT bagi perusahaan terutama UKM menghadapi situasi seperti ini, ditutup artinya nggak makan, tetap bertahan makan ati

 

Lalu PEMERINTAH ada dimana?

Saat ini persoalan buruh akibat ulah oknum pejabat daerah, sehingga berapapun besarnya UMP tidak akan menyelesaikan masalah upah buruh.

 

MENGAPA?

Karena pemerintah daerah tanpa disadari telah mendorong terbentuknya karakter buruh yang MANJA & KONSUMTIF karena begitu mudah pemerintah daerah memberikan ijin pembangunan Mall, Super Market, Pasar Modern dan Semi Modern tanpa mempertahankan, menata, mengatur dan menciptakan Pasar Tradisional yang lebih nyaman dan bersih sebagai dasar ekonomi rakyat.

Lihat saja di satu Kodya atau Kabupaten : Konglomerat bebas membangun Mall atau Pasar Modern tanpa mengindahkan lagi aturan, mau di kota, di kampung, sekitar pasar tradisional, samping-sampingan, sebrang-sebrangan bebas mendirikan Pasar Modern.

Akibatnya buruh tidak ada pilihan, kecuali memiliki habit untuk berbelanja ke Mall atau Pasar Modern.

 

Mari kita lihat :

Seorang buruh di DKI memiliki istri dan 1 anak,

Gaji UMP 2012 sebesar 1.530.000,- per bulan

Tanggal Gajian pada tanggal 1 setiap bulannya

Tanggal 2 sehari setelah gajian mengajak istri dan anaknya ke Super Market di sebuah Mall tujuannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Konsep di Super Market adalah semua barang di display baik yang dibutuhkan maupun yang diinginkan, dengan bangga mengambil trolly dorong, mulailah mengambil barang-barang tanpa memikirkan budget, belum lagi anaknya dibiarkan bebas mengambil barang-barang yang dia suka mulai makanan ringan sampai mainan, akhirnya sampaikan ke meja kasir, Hitung punya hitung total belanja 800rb, buruh mulai terkejut dan hitung-hitungan, namun sudah terlambat karena barang-barang yang sudah dibeli tidak mungkin untuk dikembalikan (malu lagiiii).

Gaji 1.530.000 dikurangi belanja 800.000 = 730.000. Bayar kontrakan 300.000,- cicilan motor 300.000,- Pulsa suami istri 100.000,- listrik 50.000, Total : - 20.000.

Gajian tanggal 1 dan tanggal 2 uang gaji tidak bersisa yang ada -20.000, mau gajian harus nunggu sebulan lagi.

Bayangkan bagaimana buruh tidak STRESS, NGGAK ADA SEMANGAT, MALAS BORO-BORO MIKIRIN PRODUKTIVITAS, Jadi kenaikan UMP yang besar bukan jalan keluar yang ada membebani Perusahaan dan Buruh itu sendiri.

 

Dimana MASALAHNYA?

Masalahnya ada di Pemerintah Daerah, yaitu :

1.       Setiap pemilihan kepala daerah selalu mengelaurkan Uang yang cukup besar, katakanlah untuk pencalonan seorang Bupati menghabiskan 5M, masa bakti 5 tahun, berarti paling tidak 1 tahun harus mendapatkan 1M tanpa profit, hanya balik modal saja

2.      Tidak ada pembatasan pembangunan Mall dan Pasar Modern, mengapa karena dari perijinan ada 2 pendapatan, yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PADS (Pendapatan Asli Diri Sendiri)

Mari kita berhitung lagi :

Biaya Pencalonan                : 5M

Masa Bakti                          : 5 tahun

Pengembalian Modal          : minimum 1M per tahun

Gaji per bulan                      : 50.000.000 x 12 = 600.000.000 – 1.000.000.000 = -400.000.000,-

Kekurangan per tahun          : -400.000.000,-

Sekali tanda tangan perijinan Mall minimum Rp.250.000.000,-, Ijin Pasar Modern minimum : 100.000.000,-. Semakin banyak menandatangani perijinan maka modal pencalonan akan semakin cepat tertutupi.

3.       Adanya kontrak Politik dengan buruh dimana salah satu isinya adalah jika menang, maka akan menaikkan UMP lebih besar sesuai tuntutan buruh, sama sekali tidak memikirkan beban perusahaan yang disampaikan diatas.

4.       Banyaknya sponsor yang memberikan sumbangan dana kampanye dengan balas budi proyek setelah terpilih.

 

APA solusinya?

1.       Pemilihan Kepala Daerah dibiayai oleh Negara dan fungsi control oleh DPRD dan seluruh Rakyat secara konsisten dan terus menerus

2.       Pembatasan pembangunan Mall dan Pasar Modern

3.       Kembangkan ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak pasar tradisional yang nyaman dan bersih

4.       Bertaqwa : Menjalankan perintah Allah dan Menjauhi larangannya

 

JADI MASALAH BURUH ADA DI..........??????????????????

 

Salam HR

NS