waduh,,mau memberdayakan demo jg y pak?
kami memang tidak mengikuti jpk karena sudah menggunakan asuransi , tapi klo saya baca dari surat edarannya bukankah benefitnya sudah sdh bertambah? skrng bahkan meng cover jantung & hiv

Pada 26 Februari 2013 19.45, Arif <arifbatam@yahoo.com> menulis:

 

Dear all praktisi HRD


Demikian juga tentang PP/aturan perhitungan iuran JPK Jamsostek yang memberatkan Perusahaan.

Dulu nominal utk dasar perhitungan hanya Rp.1.000.000,- x 3 atau 6%.
Terus berubah menjadi Rp.3.080.000.
Sekarang per Januari menjadi Rp. 4.725.000,-

INI BERARTI NAIK 372% !!!!!!!!!!!!

Sementara manfaatnya "DILAPANGAN / KLINIK / PROVIDER" masih belum meningkat / seadanya.

Apakah akan ada demo ke JAMSOSTEK?????????


Thanks
Arif



Sunawan <sunawans@yahoo.com> wrote:

 

Kamis Besok Ribuan Buruh Demo Revisi Perpres Jamkes

SPC, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia kembali turun ke jalan Kamis (28/2) mendesak dilakukannya revisi PP 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dinilai mereduksi hak warga mendapatkan jaminan kesehatan. 

"Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah jelas bahwa seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan, namun di PP dan Perpres tersebut malah dibonsai," ujar Sekretaris Jenderal DPP KSPSI Subianto di Jakarta, seperti dikutip, Senin (25/2/2013).

Ada beberapa pokok pikiran yang direduksi oleh Perpres dan PP tersebut. Pertama, dalam UU SJSN dan BPJS disebutkan bahwa yang mengelola jaminan tersebut berbentuk badan hukum publik yang langsung di bawah presiden.

Selanjutnya dalam UU SJSN dan BPJS disebutkan bahwa yang mendapatkan jaminan kesehatan adalah seluruh rakyat. Namun dalam PP dan Perpres tersebut disebutkan bahwa yang mendapatkan adalah warga negara di luar penerima Jamkesmas, Jamsostek, Askes, PNS dan TNI/Polri.

Subianto menilai pemerintah setengah hati dalam menerapkan sistem jaminan sosial dan kesehatan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan BPJS harus diterapkan secara utuh pada 1 Januari 2014 dan tidak ada penangguhan," tegas dia.

Agenda lainnya dalam unjuk rasa tersebut yakni penolakan penangguhan upah minimum yang tidak sesuai dengan Permenaker 231. Kemudian dimintanya penghapusan sistem alih daya.

"Memang sudah ada Permenaker mengenai sistem alih daya ini, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi sistem ini," tambah Subianto.

Buruh juga menolak RUU Kamnas dan RUU Ormas. Subianto memperkirakan sekitar 20.000 buruh akan berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. (SPC/25/Antara)

--
Puji Lestari
ISO-HR Dept
PT.Pyo Joon Mold  Indonesia
Kawasan Industri Jababeka II Blok RR No.10A
Pasir Sari , Cikarang Selatan - Bekasi 17520
Telp : +622189945569 ~ 71  Fax : +622189945572