Re: [HRM-Club] konsul lembur pegawai

 

Dear Ibu Erni,

Menambahkan Pak Rudi Ho, rujukan tambahannya adalah pasal 78 UU 13/2003 dan Kepmen 102/2004.

Salam,

Barkah

Sent from my iPad

On Feb 27, 2013, at 1:26 PM, "Rudi Ho" <elbertanathapindikaho@gmail.com> wrote:

 

Dear ibu Erni,

Mengutip UU ketenaga kerjaan, UU 13/2003, pasal 77 ayat 2 berbunyi :
Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputii:
A. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) miinggu; atau
B. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

Pasal 79 ayat 2a berbunyi:
Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk waktu kerja

Semoga bermanfaat


Salam
Rudi

---

From: erni pratiwi <ernie_pratiwi@yahoo.com>

Sender: HRM-Club@yahoogroups.com

Date: Tue, 26 Feb 2013 18:04:21 +0800 (SGT)

To: <HRM-Club@yahoogroups.com>

ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com

Subject: [HRM-Club] konsul lembur pegawai

 

Dear Colleagues, Pada kesempatan ini mohon sekiranya dapat dishare ketentuan ataupun arahan mengenai ketetapan lembur dengan kondisi sbb : Dengan adanya kenaikan UMP sehingga akan berakibat dari tingginya upah lembur pegawai. Maka kami mencoba untuk merestructure jadwal kerja pegawai untuk menekan atau meniminalisasi biaya lembur. Namun disamping itu kami menetapkan bahwa : 1. Lembur diakui setelah 1 jam - jam kerja berakhir dengan asumsi pegawai sebelum melakukan lembur melakukan istirahat. Misal : pegawai jadwal kerja jam 13.00 - 21.00, dan dia diakui perhitungan lemburnya mulai pada pk. 22.00 dengan asumsi pegawai supaya kondisi fisik fit maka diperlukan istirahat terlebih dahulu. 2. Berkaitan dengan poin 1, apabila pegawai melakukan kegiatan lembur selama 5 jam berturut-turut maka akan dipotong 1 jam sebagai kompensasi istirahat. Karena tidak memungkinkan apabila pegawai harus bekerja terus menerus untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dimana pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda. Menurut rekan-rekan : 1. Apakah kebijakan tersebut diperbolehkan / wajar diberlakukan di perusahaan2? 2. Apakah hal tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan UU atau peraturan pemerintah lainnya? Mohon sharingnya. Demikian, besar harapan saya rekan-rekan dapat memberikan masukan. Terima kasih. Salam, Erni