Bls: [HRM-Club] Info untuk Rekan rekan HR sekabupaten Karawang.

Buruh Karawang Bersiap Mogok
Daerah !!
Carut marut dunia ketenagakerjaan di
Karawang semakin parah dengan adanya
oknum pengusaha nakal yang melibatkan
atau menggunakan jasa preman berkedok
ormas.
Untuk menyikapi hal tersebut, Aliansi Buruh
Karawang pun bersatu untuk melakukan
perlawanan dengan cara melakukan Mogok
kerja Daerah yang rencananya akan
dilakukan pada tanggal 29 April - 1 Mei
2013.
Berikut adalah butir-butir Tuntutan Aliansi
Besar Karawang :
1. Ada Penyataan Sikap dalam bentuk
tertulis dari Pengusaha yang tergabung
menjadi anggota APINDO dan dari bukan
anggota APINDO untuk tidak menggunakan
Jasa ORMAS, TNI, POLRI dan Aparat Desa
Ketika terjadi perselisihan dengan Pekerja/
Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Pemerintah Daerah wajib menindak tegas
Pengusaha yang melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan dengan berani
mencabut perijinan bila pengusahanya tidak
menghiraukan Nota Dinas yang telah
dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Karawang.
3. Pemerintah Daerah berani menindak
tegas Aparat Desa yang digunakan oleh atau
yang bekerjasama dengan pengusaha untuk
melawan Pekerja/Buruh atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang sedang
memperjuangkan Hak-haknya.
4. Pemerintah Daerah mengajukan
perubahan anggaran melalui APBD tahun
2013 untuk penegakan Perda No.1 Tahun
2011 tentang penyelenggaraan
Ketenagakerjaan.
5. Pemerintah Daerah memutasi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tidak
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,
dan memecat Aparat Desa yang melakukan
tindakan perlawanan terhadap Pekerja/
Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
6. Pemerintah Daerah Karawang menyetujui
bahwa kenaikan upah minimum kabupaten
untuk tahun 2014 sebesar 30% (tiga puluh
persen).
7. Pemerintah Daerah membuat Surat
Edaran bahwa setiap tanggal 1 Mei
ditetapkan sebagai Hari Libur Daerah.
8. Kepolisian wajib menindak tegas
perbuatan yang terindikasi TINDAKAN
PIDANA yang dilakukan oleh Pengusaha,
Ormas atau Anggota Ormas dan Aparat
Desa yang berkenaan dengan
ketenagakerjaan sesegera mungkin dan
tuntas.
9. Ketua DPRD dan Ketua Komisi D kab.
Karawang wajib mengajukan dan atau
menyetujui anggaran perubahan yang
berkenaan dengan penegakan Perda No.1
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan.
10. DPRD Kab. Karawang melakukan
tugasnya yaitu melakukan pengawasan
terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam
hal ketenagakerjaan, dan memanggil
Pengusaha dan Pejabat Pemerintah yang
tidak taat pada Peraturan Perundang-
undangan yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan.
11. Jaksa Penuntut Umum Kab. Karawang
tidak memutarbalikkan tuntutan pidana
ketenagakerjaan menjadi Perselisihan
Hubungan Industrial.
Karawang, 7 April 2013
TTD
FSPMI, FSPEK KASBI dan DPC PPMI Kab. Bekasi dan Karawang

Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android