Re: Bls: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan (STUDI KASUS)



----- Original Message -----

From: Dion Azani

To: HRM-Club@yahoogroups.com

Sent: Friday, December 10, 2010 8:26 AM

Subject: Re: Bls: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan (STUDI KASUS)

 

dengan hormat, saya tertarik dengan topik ini, sangsi keterlambatan. Kita semua tahu, bahwa kondisi jalanan di jakarta sulit di prediksi. Saya sendiri juga cukup sering terlambat, namun sering juga datang lebih pagi. Dan sering juga pulang malam dikarenakan lembur. Lembur pun tidak mendapatkan uang lembur. Hemat saya, tolong di analisis, apa tujuan dari sangsi keterlambatan ini. Apa dampak keterlambatan karyawan terhadap produktivitas perusahaan ? Apakah mengurangi income perusahaan ? Jadi intinya adalah: jika ada sangsi keterlambatan, maka jangan ragu juga untuk memberikan uang lembur. Sehingga pendapatan karyawan sendiri pun imbang. Ada potongan gaji, namun juga ada pendapatan ekstra. Terima kasih. Best regards Dion Azani --- On Tue, 12/7/10, Arie Riani Dewi <ariedewisasono@yahoo.co.id> wrote: From: Arie Riani Dewi <ariedewisasono@yahoo.co.id> Subject: Re: Bls: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan (STUDI KASUS) To: HRM-Club@yahoogroups.com Date: Tuesday, December 7, 2010, 1:43 AM   Menurut saya, harus peraturan spt itu harus di SK kan, dan di tuangkan dalam pp atau pkb, dan uangnya tsb, sebaiknya digunakan spt untuk karyawisata karyawan.   Kalau saya sbg karyawan di perusahaan tsb, saya akan mencari perusahaan dimana segala sesuatunya telah diatur dalam pp atau pkb atau SK, sesuai dg aturan2 normatif pemerintah, karena kalau kita bekerja pada perusahaan yg menjalankan semua aturan2 normatif dari pemerintah, apa yg menjadi hak & kewajiban karyawan terlindungi oleh hukum yg ada, begitu jg dg perusahaan.   Kiranya demikian tanggapan saya, mohon maaf jika ada yg tdk berkenan --- Pada Sab, 4/12/10, octa_ms@yahoo.com <octa_ms@yahoo.com> menulis: Dari: octa_ms@yahoo.com <octa_ms@yahoo.com> Judul: Re: Bls: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan (STUDI KASUS) Kepada: HRM-Club@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 4 Desember, 2010, 3:03 PM   Selamat malam... Kalau menurut sya dgn sy misalnya sbg HRD, sya akan segera membuat SE ata SK yang besifat sebagai ketetapan yg ditanda tangani oleh direksi untuk kemudian diberikan dan disosialisaikan kepada karyawan mengenai adanya sanksi keterlambatan tsb. Sementara itu sy akan memulai membuat PP yang mencantumkan hal tsb. Namun yg sy dahulukan adalah SE atau SK tsb, krn lebih cepat, y minimal karyawan hrus tau terlebih dahulu. Dan sebaiknya untuk pemotongan upah karyawan adalah dengan memotong tunjangan yg sifatnya variable, misalnya t. Makan dan transport. sehingga konsekuensi tsb > bs diterima oleh karyawan. Kalau sy sebagai karyawan, tentunya saya akan meminta penjelasan dan tetapi tdk perlu menuntut apabila sy sdh mendapatkan pengumuman terlebih dahulu setidaknya sbg "warning" untuk sy atas keterlambatan sy kelak, sehingga sy sdh mampu mengantisipasinya terlebih dahulu. Namun seperti yg sudah diketahui bahwa kondisi jalanan itu sulit diprediksi, sesekali kita pasti akan dtg telat. Tpi ya itulah resikonya. Namun jika perusahaan belum memberikan penjelasan apapun baik pengumuman, PKB dsb. Tentunya selain meminta penjelasan sy akan menuntu hak sy karena sebelumnya perusahaan tdk terlebih dhuli memberitahukan adanya pemotongan upah sbg sanksi keterlambatan. Apalagi hal tsb tdk ada di dlm PP yg ternyata PP jg bahkan tdk ada, sehingga memungkinkan sebagian karyawan tdk memiliki aturan yg konsisten dan penuh komitmen. Demikian pendapat sya, kalau kurang mendalam dan terlalu mendasar mohon dimaklum. Dan mohon maaf jika ada yg kurang berkenan. Demikian Tq Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! From: Freddy S N <freddy_shbg@yahoo.com> Sender: HRM-Club@yahoogroups.com Date: Fri, 26 Nov 2010 01:08:09 -0800 (PST) To: <HRM-Club@yahoogroups.com> ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan (STUDI KASUS)   Yup. Aturan Pemotongan Gaji (Jika Ada) harus tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau PKB. Tetapi Bagaimana Jika perusahaan tidak memiliki PP atau PKB, hanya membuat pemberitahuan berupa Pengumuman atau malah tidak melakukan pemberitahuan tetapi melakukan Pemotongan Gaji? Nah yang menjadi pertannyaan untuk Perusahaan dengan kondisi tersebut diatas adalah: 1. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh HRD (jika posisi anda sebagai HRD) menyikapi masalah tersebut.   2. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Karyawan (Jika posisi anda sebagai karyawan yang gajinya dipotong tersebut?) Saya kira perusahaan seperti ini masih banyak di Indonesia. Mohon tanggapan rekan-rekan yang lain. Regards, Freddy S --- On Wed, 11/24/10, Wayan Nawa <w.nawa@ymail.com> wrote: From: Wayan Nawa <w.nawa@ymail.com> Subject: Bls: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan To: HRM-Club@yahoogroups.com Date: Wednesday, November 24, 2010, 6:37 PM   kembali kepada PP atau PKB masing-masing perusahaan --- Pada Rab, 24/11/10, Susi Yeni <susi_yeni@yahoo.com> menulis: Dari: Susi Yeni <susi_yeni@yahoo.com> Judul: [HRM-Club] Tanya: Sanksi Keterlambatan Kepada: HRM-Club@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 24 November, 2010, 7:54 AM   Dear Rekan-rekan HRD   Mohon disharing apabila diperusahaan rekan-rekan ada aturan tentang pemotongan gaji untuk keterlambatan atau pulang sebelum waktunya..   Terima kasih ya atas masukannya...   Salam Yeni