RE: [HRM-Club] lembur , outsourcing dan kontrak

Dear Ade… Jawaban No. 1

Dasar Hukum

UU no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 78

1.      Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a.       ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b.      waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

2.      Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

3.      Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

4.      Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

KEP. 102/MEN/VI/2004 TTG WAKTU KERJA LEMBUR & UPAH KERJA LEMBUR

Pasal 4

(1)   Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.

(2)   Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.

(3)   Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)      Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pembahasan

Dalam aturan ketenagakerjaan disini dijelaskan bahwa bila pekerja melakukan pekerjaan melebihi dari jam waktu kerja / jadual kerja yang telah dibuat oleh perusahaan, maka perusahaan wajib membayarkan lembur / overtime dengan pekerja dengan persyaratan sesuai yang tercantum dalam dasar hukum diatas (pasal 4 & 6 Kep. 102/MEN/VI/2004).

Untuk meminimize adanya konflik dikemudian hari, maka hendaknya pihak perusahaan membuatkan aturan / acuan untuk pelaksanaan aturan kerja lembur, dimana yang terpenting didalamnya adalah adanya formulir pelaksanaan overime sebelum pekerjaan tsb dilakukan dan ditandatangani / disetujui oleh kedua belah pihak, serta menjelaskan golongan / jabatan tertentu yang tidak berhak lagi atas upah lembur ini.

SEMOGA BERMANFAAT