[HRM-Club] Re: Karyawan bunuh diri

TOPIK

Karyawan Bunuh Diri Dapatkah Pesangon..?

Dasar Hukum

Pasal  161 UU. No. 13 2003

(1)    Dalam hal pekerja/buruh melakukan  pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja,  setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan  pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2)    Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali  ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3)    Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  memperoleh uang pesangon sebesar  1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).   

Pasal  166 UU. No. 13 2003

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pembahasan

(fokus kpd hak pesangon yg diterima oleh ahli waris bukan kpd tindakan bunuh dirinya)

Mari kita telaah kedua pasal diatas.

Pasal 161, bila karyawan melakukan pelanggaran yang notabene merugikan perusahaan tetaplah diberikan pesangon.

Pasal 166, bila karyawan meninggal diberikan pesangon.

Jadi apapun alasan si karyawan meninggal dunia, tetaplah mendapatkan pesangon sesuai dengan ketentuan.

Pesangon itu tetap menjadi hak bagi ahliwaris, kenapa demikian :

1. karyawan yang merugikan perusahaan saja bila ingin di PHK tetap diberikan pesangon
2. karyawan bunih diri tidaklah merugikan perusahaan.
3. Pesangon karyawan meninggal, menjadi hak dari para ahliwarisnya. Jadi tidaklah pantas jika kita menghilangkan hak seseorang (ahli waris) yang tidak berbuat kesalahan harus menanggung akibat dari tindakan si-pelaku.

Kasus ini pernah dialami oleh salah seorang rekan HR di semarang pada tahun 2008

Dimana perusahaan tetap tidak mau mebayarkan dan dimenangkannya dalam PHI,

akan tetapi ahli waris banding ke-tingkat MA, dan ahli waris dimenangkan, dimana perusahaan tetap wajib membayarkan pesangonnya.

(putusan MA akan saya attachkan menyusul)

BILA ada yang berpendapat lain dipersilahkan, karena dengan diskusi kita semakin kaya.

SEMOGA BERMANFAAT