Re: [HRM-Club] Tanya: Uang Pisah karena mengundurkan diri

 

Dear Pak Riyan,

 

Terima Kasih attensinya Pak, ada kemungkinan interprestasi kita memakai kacamata yng berbeda warnannya ya Pak.

Kalau menurut Pak Riyan SE tsb tidak menyalahi HIRARKI PERATURAN PER UU AN, tapi kenapa "HARUS MENGHILANGKAN"  point "c" ??( c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;)

PADAHAL, penjelasannya dalam UUK 13/2003 dinyatakan "CUKUP  JELAS".

 

SIMPULAN SAYA

Karena  Pasal-pasal tersebut dalam Penjelasannya dinyatakan "CUKUP JELAS" dan oleh karena SE tersebut "memaksakan pengertian /penjelasan yg  menghilangkan hak pekerja, yg nota bene  secara hirarkis tidak dapat dibenarkan, maka SEHARUSNYA  MAHKAMAH  KONSTITUSI  yang membuat keputusan tentang hal tersebut".

 

>>>Ingat  Pasal  156 (4) = menurut Saya adalah  Satu Paket, perhatikan kata " meliputi".

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana

pekerja/buruh diterima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima

belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi

yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama.

 

Demikian tambahan diskusi kita Pak Riyan, jika ada tambahan mohon replay lagi  Pak.

 

warm rgds,

herusanto

From: Riyan Permadi <riyanpermadi@gmail.com>

To: HRM-Club@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, August 2, 2011 8:21 AM

Subject: Re: [HRM-Club] Tanya: Uang Pisah karena mengundurkan diri

 

Dear Pak Heru,

Ikutan menanggapi ya.

Yang pertama adalah SE Menakertrans tsb tidak mengalahkan dan tidak bertentangan dengan UU 13/2003. SE tersebut menerangkan bagaimana pengertian "bagi yang memenuhi syarat" pada uang penggantian pengobatan dan perumahan. Bagi saya pribadi, sebelum ada SE tsb pun pengertian saya thd UU bagian tsb sudah sama dengan SE.

Dalam UU dan SE, ada 4 hal yg harus diberikan dalam Uang Penggantian Hak

     a.     cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
     b.     biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.
     c.     penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
     d.     hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; 

UU dan SE sama2 mewajibkan pemberian Uang Penggantian Hak (keempat poin di atas) untuk kasus mengundurkan diri atau dikategorikan menggundurkan diri. Namun khusus yang 'c', karena tidak mendapatkan pesangon & UPMK, nilai penggantian dalam kasus pengunduran diri sudah pasti sebesar nol alias tidak dapat.

Sehingga secara aktual, karyawan yang mengundurkan diri tetap mendapat a, b dan d.

Demikian, semoga membantu.

Salam

Riyan

2011/7/29 Heru Santo <heru_santo.2008@yahoo.com>

 

Dear Pak Barkah,

 

Terima kasih Pak atas tanggapannya, demikian pula saya Pak, pendapat saya juga bukan sekedar "persepsi" belaka,

namun juga mendasarkan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Rujukan Bpk memang tepat pada Pasal 162 UUK 13/2003 tetapi kita juga HARUS LEBIH CERMAT adanya SE Menakertrans  No. B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, tertanggal  13 Agustus  2005 ( Mohon Pak Barkah lihat di attchment saya).

 

>>>>Meskipun menurut saya bertentangan, tapi kenyataannya di Republik ini ya seperti ini, MENGINGAT TATA URUT/Hirarki peraturan perundangan RI : yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, atau yang lebih rendah tidak bisa membatalkan yang lebih tinggi!!! Tapi toh kenyataannya, SE bisa kalahkan UU  kan ???

 

Demikian Pak  Barkah n rekan HRM, jadi  pendapat saya  bukan persepsi belaka!! Sekali lagi mohon Pak Barkah baca juga SE Menakertrans tersebut.

From: sbarkah <sbarkah@gmail.com>

To: HRM-Club@yahoogroups.com

Sent: Thursday, July 28, 2011 3:47 PM
Subject: Re: [HRM-Club] Tanya: Uang Pisah karena mengundurkan diri

 

Dear Pak Heru Santo,

Mohon ijin menanggapi tanggapan Bapak ya...

Pertama, bahwa pekerja yg mengundurkan diri BERHAK atas Uang Penggantian Hak maupun Uang Pisah. Coba terlebih dulu MERUJUK Pasal 162 UU 13/2003.
Kedua, Uang Penggantian Hak terdiri dari yg telah Bapak sebutkan yakni sisa cuti tahunan yg belum diambil dan belum hangus, biaya ongkos pengembalian pekerja dan tanggungannya (BILA Place oh Hire-nya diluar lokasi kerja terakhirnya) dan hal-hal yg DIATUR dalam PP/PKB.

Hal-hal yg saya sampaikan diatas, semuanya atas dasar ketentuan perUUan yg berlaku dan bukan atas dasar persepsi saya.

Demikian dan semoga berkenan dan agar penanya (Ibu Nelly Wati) atau pembaca lainnya mendapatkan tanggapan yg SESUAI dgn perUUan yg berlaku. Silahkan rekan lain menambahkan atau mengkoreksinya bila ada yg salah/kurang dari tanggapan saya ini.

Salam,
Barkah

2011/7/27 Heru Santo <heru_santo.2008@yahoo.com>

 

[Attachment(s) from Heru Santo included below]

Dear Nelly,

 

Saya coba urun pendapat ya...

Apakah benar pegawai tersebut berhak atas uang penggantian hak & uang pisah.

>>>>>.Tidak Benar Coba Nelly perhatikan secara cermat, Pasal 156  UUK 13/2003, bahwa yg dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah jika "dilakukan/terjadi" PHK atas keputusan perusahaan ( tentunya dng prosedur yg benar).

Sedang dalam kasus nelly adalah mengundurkan diri, jadi karyawan tersebut tidak dapat penggantian hak kecuali

sisa cuti tahunan yang  belum diambil dan belum hangus.  Sebagai tambahan terlampir Surat Edaran Menakertrans  No. B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, tertanggal  13 Agustus  2005, Tentang Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan.

 

2.       Jika uang pisah tidak tercantum dalam perjanjian kerja, apakah pegawai masih bisa menuntut untuk uang pisah ini atau tidak?

 >>>>>Bisa krena UUK sudah mengaturnya (Psl 162 ?), karena itu saya saran kan diatur sekalian dalam PP. soal nilainya berapa ya sesuai kemampuan  perusahaan> sebagai kebijaksanaan aja kali.

 

Demikian Nelly, moga bisa bantu anda.

 

rgds,

heru

From: Nelly Wati <nelly.wati@cosl.com.sg>
To: "HRM-Club@yahoogroups.com" <HRM-Club@yahoogroups.com>
Sent: Monday, July 25, 2011 10:47 AM
Subject: [HRM-Club] Tanya: Uang Pisah karena mengundurkan diri

 

Dear teman" HR sekalian,

 

Kalau ada pegawai yang mengundurkan diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur 30 hari sebelum tgl pengunduran diri,

Apakah benar pegawai tersebut berhak atas uang penggantian hak & uang pisah.

 

Pertanyaan saya:

1.       Dalam pasal uang penggantian hak, disebutkan bahwa karyawan berhak atas 15% penggantian perawatan, etc, dari uang penghargaan masa kerja.

Bagaimana cara perhitungan uang penghargaan masa kerja ini?

2.       Jika uang pisah tidak tercantum dalam perjanjian kerja, apakah pegawai masih bisa menuntut untuk uang pisah ini atau tidak?

 

Mohon pencerahannya.

 

Regards,

Nelly Wati