Bls: Bls: [HRM-Club] Kesewenangan HR Pusat terhadap aturan PHK Karyawan.

Dear pak Pontas,

Terimakasih atas masukkannya.
Perusahaan belum memiliki SP.
apakah pelaporan kejadian ini ke Depnaker dapat dilakukan pada provinsi yang berbeda dengan maksud sbb:
1) Karyawati bekerja pada Plant Site perusahaan di NTT
2) pengesahaan PP di Depnaker Pusat (jakarta)
3) Karyawati saat ini sudah di Bali untuk meneruskan sekeloh.
Apakah karyawati tersebut dapat melaporkannya ke Depnaker Bali/Denpasar atau harus kepusat (jakarta).
Terimakasih

--- In HRM-Club@yahoogroups.com, Pontas Silalahi wrote:
>
> Dear pak Bhayu,
> HR Director nya mimpi apa yak?, kok bisa bisa merubah kesepakatan yang dituangkan dalam PP yang masih berlaku merubahnya secara lisan?,
> Saran saya ;
> 1. Karyawati minta jawaban tertulis dari si HR Director.
> 2. Laporkan ke SP, bila tidak puas...
> 3. Laporkan ke Disnaker( bawa PP sebagai alat bukti ).
> bila tidak puas juga...., hehehe nanti lah itu.
>
> Semoga membantu,
>
> Regards,
> Pontas
>
>
>
>
> ________________________________
> Dari: bhayu
> Kepada: HRM-Club@yahoogroups.com
> Dikirim: Rabu, 30 Januari 2013 12:33
> Judul: [HRM-Club] Kesewenangan HR Pusat terhadap aturan PHK Karyawan.
>
>
>  
> Dear Bpk2 dan rekan-rekan HRM,
> Mohon bantuan dalam menghadapi kasus PHK:
> Peraturan perusahaan yang berlaku s.d 15 April 2013 ditempat saya bekerja, untuk PHK karena mengundurkan diri atas kemeuan sendiri berbunyi:
> "Jika karyawan mengundurkan diri murni atas kemauan sendiri, maka karyawan bersangkutan tidak berhak mendapatkan pesangon tetapi berhak  atas uang penghargaan masa kerja,uang penggantian hak dan uang pisah, untuk mendapatkan tersebut. maka karyawan yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan PHK secara tertulis kepada pengusaha satu bulan sebelum  ia mengundurkan diri."
> Karyawati kami telah bekerja 3 tahun 4 hari, dan pengunduran dirinya mengikuti prosedur, namun pada saat uang phk yang diterima tidak sesuai dengan PP. setelah saya mempertanyakan ke pusat, ternyata HR director mengemukakan kita mengikuti UU 2003 dan mengabaikan PP dengan tidak melihat masa kerja.
> Mohon masukkan apakah pengusaha dapat melakukan seperti itu dengan artian memotong hak karyaan ( Uang penghargaan masa kerja tidak di perhitungkan sebagai komponen) yang tertera di PP.  PP tersebut ini akan direvisi pada pertengan April 2013 dengan menghilangkan UPMK sebagai komponen PHK
> Terimakasih.
> Best Rigard's
>  
> Bhayu Wibisono S.
>  
>