Re: [HRM-Club] Kepmen 150/2000 masih berlaku atau tidak? - Kekosongan Hukum

 

Pak Barkah,

Mungkin saya mulai dengan kondisi kita saat ini, (barangkalai jawabannya di luar issue yang dilemparkan; yakni .."kekosongan hukum", tapi berhubungan dengan kalimat sebelumnya, yakni ...Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup sebuah UU dirasa kurang komplit...),

Bahwa :

1. Akhir-akhir ini sering kita melihat/mendengar berita banyaknya Permohonan Uji Materi UU ke MK, karena apa :

a. (apakah) UU/Hukum dibuat bukan karena kebutuhan (tapi karena kepentingan)

b. (apakah) SDM pembuat UU/Hukum -nya

c. dst.

2. Saat ini di beberapa kabupaten/Kota, telah disahkan Perda tentang ketenagakerjaan yang isinya (secara materi) bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi (meskipun secara prosedural/formel pembuatannya sudah sesuai dengan...), dan

Bagaimana kita mensikapinya...?

3. Ditetapkannya produk hukum (termasuk yang bersifat besickhing) karena pengaruh eksternal (demo, unras, dll), dan

Bagaimana kita mensikapinya...?

 

Akhirnya, muncul pertanyaan...Kalau seperti ini siapa yang bertanggung jawab...?

Sementara ini dulu dari saya..

 

Firdaus

 

-----Original Message-----
From: Barkah <sbarkah@gmail.com>
To: HRM-Club@yahoogroups.com
Date: Wed, 27 Feb 2013 19:22:22 +0700

Subject: [HRM-Club]  Kepmen 150/2000 masih berlaku atau tidak? - Kekosongan Hukum

 

 

Dear RR,

 

Menyambut gayung ajakan Pak DC Zack untuk membahas as subject yang sudah pernah dibahas panjang lebar beberapa waktu lalu, menarik untuk dibahas lagi ketika ketentuan dalam pasal 191 UU 13/2003 menuliskan "...peraturan pelaksanaan...", maka menurut saya, dalam konteks Kepmen 150/2000 adalah sebagai peraturan pelaksanaan UU 22/1957 dan UU 12/1964 

 

Jika kedua UU dimaksud sudah tidak berlaku lagi dgn adanya UU 13/2000 dan UU 02/2004, ketika terdapat ketentuan salah satu pasal yang tidak diatur dalam UU terbaru 13/2003 dan 02/2004, bagaimana menyikapi adanya "kekosongan hukum" seperti kasus "perusahaan pindah lokasi" yangmtidak diatur dalam UU 13/2003 maupun dalam UU 02/2004?

 

Apa yang musti dilakukan oleh praktisi HRD, ketika Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup sebuah UU dirasa kurang komplit, sehingga berdampak pada "kekosongan hukum"?

 

Demikian pembukaan diskusinya. Semoga tidak bosan dengan diskusinya.

Salam,

Barkah

 

Sent from my iPad