Re: [HRM-Club] Strategi Menghadapi Demo dan sweping 1 mei

 

Dear All, bagaimana kalau kita usul RUU untuk pelanggaran tindakan oidana bagi pendemo yg menghasut dan melakukan sweeping,... spy demokrasi ga kebablasan nih. --- Pada Kam, 18/4/13, sri.setyowaty@yahoo.co.id menulis: Dari: sri.setyowaty@yahoo.co.id Judul: Bls: [HRM-Club] Strategi Menghadapi Demo Kepada: HRM-Club@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 18 April, 2013, 11:03 PM   Smoga teman2 HR di karawang dpt mengatur strategy yg baik utk menghadapi situasi demikian. Menurut saya,buruh demo is oke,tetapi ketika demo yg dilakukan itu memang sudah merusak tatanan yg sebenarnya, knapa prushn tidak bersatu untuk berani menggugat? Kita hadapi dg jalur hukum supaya mereka juga berpkir untuk membatasi intervensinya. Blokir jalan tol,silahkan,mau demo ke dpr,silahkan, tapi ketika mereka mlakukan sweeping untuk memaksa org lain yg tidak mau ikut untuk ikut cara mereka,itu masalah.atau buruh perusahaan lain mengganggu operasional perusahaan lainnya , itu ga bener. Karena faktanya sebenarnya yg terbaik adalah kita masing-masing perushaan punya hak untuk membangun sinergi yg baik harmonis dgn sp di prushn msg2. Klo memang kita sudah harmonis dan sp kita tidak ikut demo lalu dipaksa,itu khan ga bener??? Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! From: Pontas Silalahi Sender: HRM-Club@yahoogroups.com Date: Tue, 16 Apr 2013 12:01:11 +0800 (SGT) To: HRM-Club@yahoogroups.com ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com Subject: Bls: [HRM-Club] Info untuk Rekan rekan HR sekabupaten Karawang....   Semuanya Benang Kusut.. Buruh setiap Demo kadang kadang Anarkis dan memaksakan kehendak dan Sweeping ke Pabrik Pabrik. Pengusaha membayar buruh murah dan kalau bisa semurah murahnya. Pejabat memikirkan "Kepentingan" pribadi, Keluarga dan Klannya. Oknum Ormas dan Preman mencari celah dan memang itu lah yang diinginkannya demi Rupiah. Oknum aparat TNI ogah ogahan sebab setiap tindakannya bisa bisa berhadapan dengan Komnas HAM. Oknum aparat Polri setiap bergerak selalu kekurangan dana? dan selalu memerlukan dana? Para pemimpin selalu memikirkan Partai dan Kelompoknya. Otonomi kebablasan....Zaman Edan....,  Mari Kita Nikmati saja..., Akan berakhir dan bermuara kemana...? HRD.....???. Ada dimana dan mau Bagaimana? Simpati saya untuk rekan rekan HR di Karawang, semoga dapat menghadapi dan mengatasi segala bentuk Demo di Karawang. Salam hormat, Pontas Dari: "wigiartie@yahoo.co.id" Kepada: HRM-Club@yahoogroups.com Dikirim: Selasa, 16 April 2013 9:28 Judul: Bls: [HRM-Club] Info untuk Rekan rekan HR sekabupaten Karawang.   Dear pak yoga, Apakah pada tanggal 29 april - 1 mei 2013 buruh akan melakukan sweeping ke setiap pabrik untuk memastikan buruh lain ikut dalam demo tersebut? Mohon infonya terima kasih Salam Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Yogasa Ifuru Sender: HRM-Club@yahoogroups.com Date: Mon, 15 Apr 2013 21:42:06 +0800 (SGT) To: HRM-Club@yahoogroups com ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com Subject: [HRM-Club] Info untuk Rekan rekan HR sekabupaten Karawang.   Buruh Karawang Bersiap Mogok Daerah !! Carut marut dunia ketenagakerjaan di Karawang semakin parah dengan adanya oknum pengusaha nakal yang melibatkan atau menggunakan jasa preman berkedok ormas. Untuk menyikapi hal tersebut, Aliansi Buruh Karawang pun bersatu untuk melakukan perlawanan dengan cara melakukan Mogok kerja Daerah yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 29 April - 1 Mei 2013. Berikut adalah butir-butir Tuntutan Aliansi Besar Karawang : 1. Ada Penyataan Sikap dalam bentuk tertulis dari Pengusaha yang tergabung menjadi anggota APINDO dan dari bukan anggota APINDO untuk tidak menggunakan Jasa ORMAS, TNI, POLRI dan Aparat Desa Ketika terjadi perselisihan dengan Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2. Pemerintah Daerah wajib menindak tegas Pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan berani mencabut perijinan bila pengusahanya tidak menghiraukan Nota Dinas yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang. 3. Pemerintah Daerah berani menindak tegas Aparat Desa yang digunakan oleh atau yang bekerjasama dengan pengusaha untuk melawan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sedang memperjuangkan Hak-haknya. 4. Pemerintah Daerah mengajukan perubahan anggaran melalui APBD tahun 2013 untuk penegakan Perda No.1 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 5. Pemerintah Daerah memutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, dan memecat Aparat Desa yang melakukan tindakan perlawanan terhadap Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya. 6. Pemerintah Daerah Karawang menyetujui bahwa kenaikan upah minimum kabupaten untuk tahun 2014 sebesar 30% (tiga puluh persen). 7. Pemerintah Daerah membuat Surat Edaran bahwa setiap tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Daerah. 8. Kepolisian wajib menindak tegas perbuatan yang terindikasi TINDAKAN PIDANA yang dilakukan oleh Pengusaha, Ormas atau Anggota Ormas dan Aparat Desa yang berkenaan dengan ketenagakerjaan sesegera mungkin dan tuntas. 9. Ketua DPRD dan Ketua Komisi D kab. Karawang wajib mengajukan dan atau menyetujui anggaran perubahan yang berkenaan dengan penegakan Perda No.1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 10. DPRD Kab. Karawang melakukan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ketenagakerjaan, dan memanggil Pengusaha dan Pejabat Pemerintah yang tidak taat pada Peraturan Perundang- undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. 11. Jaksa Penuntut Umum Kab. Karawang tidak memutarbalikkan tuntutan pidana ketenagakerjaan menjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Karawang, 7 April 2013 TTD FSPMI, FSPEK KASBI dan DPC PPMI Kab. Bekasi dan Karawang Dikirim dari Yahoo! Mail pada Android