RE: [HRM-Club] HR dituntut, dapatkah?

Dear Pak Bambang & rekan2 HR,

Tidak bisa serta merta juga dituntut secara pribadi pak. Apakah HRD di tempat bapak sebagai decision maker atau hanya mendapat sebagaian pelimpahan kewenangan? Berdasarkan praktek di lapangan, HRD umumnya mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari perusahaan (manajemen) utk menjalankan tugas & fungsinya sbg bagian dari manajemen di bidang HR & ketenagakerjaan. Dlm sebuah perseroan, kewenangan utk bertindak utk & atas nama perusahaan adalah menjadi kewenangan dari Direksi (Ps. 1 ayat 5  & Ps. 92 ayat 1 UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas). Direksi merupakan organ dari perseroan yg memiliki kewenangan bertindak mewakili perseroan, baik di dlm maupun di luar pengadilan. Namun Direksi pun tdk dapat dipersalahkan apabila telah menjalankan segala kebijakannya dg prinsip kehati-hatian, kelalaian yg bukan menjadi kesalahannya, prinsip itikad baik (Ps. 97 ayat 5 UU No. 40/2007). Artinya bahwa Direksi tdk bisa juga dipersalahkan apabila pihak HRD tdk memberikan pertimbangan & opsi yg cukup sebelum Direksi mengambil keputusan final.

HRD bukanlah pihak pengambil keputusan final dlm sebuah organ perseroan, krn di perusahaan krn di "atas" HRD msh ada jabatan yg tertinggi lagi yg menjadi atasan langsungnya. Hal ini juga bisa dibuktikan dari organization chart perusahaan atau pun Akta Perusahaan. Disitu akan lebih jelas fungsi & tugasnya masing2 manajemen. Jadi, jika HRD telah memberikan masukan & pertimbangan kpd jajaran Direksi atas sebuah keputusan yg memiliki benturan/implikasi hukum thdp keberlangsungan perseroan, namun Direksi berpendapat lain & punya keputusan sendiri maka itu adalah diluar kewenangan HRD. Selama HRD memiliki bukti yang cukup ttg opsi & pertimbangan kpd manajemen (Direksi) maka HRD tdk bisa di tuntut secara perdata atau pidana. Krn dlm hal ini HRD hanya mendapatkan pelimpahan (pendelegasian) sebagian wewenang dari Direksi. Keputusan ttp berada di tangan Direksi dg segala akibat hukumnya sebagaimana telah diberikan opsi2 oleh HRD.

Jika karyawan ttp ngotot menggugat/mempidanakan HRD, mungkin itu atas dasar kekesalan antar pribadi belaka saja. Jika bukti2 cukup membuktikan HRD tdk bersalah atas keputusan perusahaan, maka HRD dibebaskan dari segala tuntutan hukum.