RE: [HRM-Club] Share : Cuti melahirkan - Pihak perusahaan tetap salah

Dear All,

Tampaknya diskusi soal pemberian cuti melahirkannya jadi terkait dg soal mengenai kemungkinannya Manager HR atau HRD bisa di pidana atau tidak.

Terkait ttg pemberian cuti melahirkan/keguguran, itu adalah hak cuti khusus yg diberikan bagi karyawati yg melahirkan/keguguran, yg mana waktunya adalah 1,5 bulan sebelum & 1,5 bulan sesudah melahirkan dan cuti 1,5 bulan utk karyawati yg mengalami keguguran. Semua hak tsb diberikan dg berdasarkan surat keterangan dokter yg berwenang. Namun pd umumnya, praktek pemberian cuti melahirkan ini sering diambil oleh karyawati hanya menjelang seminggu dari HPL (Hari Prediksi Lahiran) yg diprediksi oleh dokter kandungannya. Alasannya simple…agar waktu cutinya lebih panjang & bisa merawat bayinya lebih lama. Disinilah perlunya seorang HRD utk menjelaskan & memberikan pemahaman kpd karyawati Ybs mengenai pentingnya mengambil hak cuti melahirkan tsb 1,5 bulan sebelum melahirkan (+ sekitar usia kandung 7,5 – 8 bln). Waktu tsb adalah diberikan utk memastikan keamanan & kesehatan karyawati yg mengandung agar tdk terlalu letih & cape bekerja. Pd usia kandungan mencapai 7-8 bln biasanya para wanita sdh dianjurkan utk lebih beraktifitas persiapan melahirkan (seperti senam hamil, pemeriksaan kesehatan rutin mingguan dsb). Apabila masih bekerja rutin, otomatis kesehatannya dikhawatirkan akan terganggu. Utk itulah, UU memberikan hak cuti melahirkan tsb 1,5 bln sebelum melahirkan. Ada baiknya, pihak HRD juga berkonsultasi dg dokter  yg merawat karyawatinya agar memastikan pemberian hak cutinya berjalan sesuai dg aturan & anjuran dokter.

Mengenai kemungkinan HRD bisa digugat atau di pidana, hal itu bisa saja terjadi. Sebagai contoh ttg pemberian hak cuti melahirkan tadi. HRD akan mencatatkan pemberian cuti melahirkan tsb utk di approval oleh perusahaan. Apabila (mungkin) perusahaan tdk mau memberikan hak cuti tsb krn alasan msh memerlukan tenaga si karyawati tsb, HRD wajib memberikan argument & penjelasan kpd pihak perusahaan bhw hak tsb adalah wajib & hrs diberikan sesuai dg aturan & keterangan dokter. Memang keputusan tsb ada ditangan perusahaan  Apabila setelah diberikan argument/penjelasan dari pihak HRD ternyata perusahaan memiliki keputusan lain yg bisa menyalahi aturan UU/hukum, HRD punya cukup bukti bhw HRD telah memberikan advise & penjelasan serta opsi2 utk perusahaan mengambil keputusan. Dengan kata lain, perusahaan tdk mengikuti anjuran & advise dari HRD sehingga HRD bisa saja di "lepaskan" dari kemungkinan digugat secara pidana & sebagaimana dijelaskan pada Ps. 1 ayat 5 UU No. 40 Thn 2004 Ttg Perseroan Terbatas dijelaskan bhw Direksi adalah organ dari perusahaan yang bertanggung jawab & dapat bertindak utk dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum, artinya tanggung jawab hukum tsb kembali kpd perusahaan/Direksi sbg pihak yg berwenang melakukan perbuatan hukum.