Re: [HRM-Club] Mengenai penalti di PKWT

 

Pak Barkah,

Biasanya dalam surat pengantar pengesahan PP ada kalimat sakti yang kira2 berbunyi "bila ada aturan dalam PP ini yang bertentangan atau lebih rendah dari peraturan perundangan maka yang berlaku adalah peraturan dan perundangan".

Jadi apapun yang ditulis dalam PP bisa saja diloloskan oleh Disnaker, toh kalimat diatas sudah cukup sakti untuk 'cuci tangan'.

salam

2011/7/5 Barkah <sbarkah@gmail.com>

 

Dear Ibu Verlin,

Pertanyaannya, kalau dalam PP dimaksud ditulis GANTI RUGI sebagai pengganti kata "pinalti", apakah pihak Dis/depnaker tetap mensahkan PP tsb?

Kedua, kalaupun PP nya telah disahkan oleh Dis/depnaker, ketika dilakukan judicial review/diperselisihkan ke MK/PHI, kira kira bagaimana hasilnya?

Ketiga, apa yg anda maksudkan dgn "Memutus kontrak sepanjang proses PHK sesuai dgn ketentuan UU?" 

Salam,

Barkah

Sent from Samsung tablet

verlin siregar <verliyana@yahoo.com> wrote:


 

          Dear kevin

Kalo diperusahaan kami diatur bahwa baik karyawan maupun perusahaan tidak berkewajiban utk membayarkan pinalti apabila memutuskan kontrak sepanjang proses phk sesuai dgn ketentuan undang2. Hal ini kami cantumkan dalam PP dan sudah disetujui oleh depnakertrans.

Best Regards,
Verlin Siregar

Powered by Telkomsel BlackBerry®

---

From: Kevin X <whatismarketing07@yahoo.com>

Sender: HRM-Club@yahoogroups.com

Date: Fri, 1 Jul 2011 19:35:51 +0800 (SGT)

To: <HRM-Club@yahoogroups.com>

ReplyTo: HRM-Club@yahoogroups.com

Subject: [HRM-Club] Mengenai penalti di PKWT

 

Dear Teman2 HRD,

Sesuai dengan UU no. 13, disebutkan dalam periode PKWT disebutkan adanya penalti
jika salah satu pihak memutuskan ikatan dinas kepada pihak yang lain.

Dalam mengikuti UU ini, maka jika perusahaan mengikat kontrak dengan karyawan
pada saat masuk, dijelaskan jika karyawan yang bersangkutan mengundurkan diri di
periode kontrak, maka wajib membayar penalti kepada perusahaan sebanyak sisa
bulan yang harus dijalani x upah per bulan.

Tentunya banyak sekali resistance dari karyawan baru tersebut bahkan cenderung
menolak bergabung.

Apakah teman teman mengalami hal yang serupa serta bagaimana penjelasan ke
karyawan dengan benar padahal itu memang ada di UU no. 13?

Thanks,
Kevin